KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Berita
Tata Kelola Hak Siar Harus Dilakukan, Dan KPID Jakarta Siap Memulainya

Tata Kelola Hak Siar Harus Dilakukan, Dan KPID Jakarta Siap Memulainya

30 September 2019



Rabu (26/09/2019), Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPID DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tata Kelola Materi  Siaran terhadap Hak Siar dan Hak Cipta di Lembaga Penyiaran” . Bertempat di  Gedung Graha Mental  Spiritual Lt 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Berlatar belakang kegiatan tersebut didasarkan bahwa Undang-undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 pasal 8 ayat 3 (point a), menegaskan tugas dan kewajiban KPI/D adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi  yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Karena hal tersebut, membantu pengembangan industri penyiaran dan industri terkait; dan menjaga iklim positif industri penyiaran.

KPID Provinsi DKI Jakarta memandang perlu mendorong lembaga penyiaran untuk terus berkembang dan menjaga iklim positif industri. Meski begitu, hak masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar tetap menjadi landasan utama. Dalam pandangan KPID Jakarta, satu diantara faktor penghambat industri penyiaran tumbuh dan berkembang adalah kebijakan sistem langit terbuka / Open Sky Policy. Artinya, masyarakat dapat secara bebas mengakses dan menikmati materi siaran dari berbagai lembaga penyiaran secara free melalui antena parabola tanpa adanya mekanisme kontrol/pengawasan dan persoalan materi siaran diikat dengan hak siar oleh lembaga penyiaran dan industri terkait.

Sebagaimana diketahui bahwa UU 32/2002 Pasal 43 tentang hak siar (Ayat 1) menyebutkan, bahwa setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar. Namun disatu sisi, Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Kabel memandang bahwa UU 32/2002 Pasal 26 ayat (2) poit b, LPB menyediakan sekurangya 10 % dari kapasistas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta (FTA), sehingga dimaknai LPB Kabel bahwa siaran FTA dari lembaga penyiaran swasta dapat diakses secara bebas. Sehingga 2 (dua) pasal ini kerap menjadi persoalan dan rawan menimbulkan perselisihan yang menghambat tumbuh dan berkembangnya industri penyiaran dan industri terkait.

Anggota Bidang PS2P KPID Jakarta Th. Bambang Pamungkas.,M.Ikom memandang dan merasa perlu bahwa persoalan hak siar dan hak cipta segera diselesaikan, karena kedepan kita menghadapi tantang lebih berat, yaitu era siaran digital dan rawan terjadi perselisihan dan ujungnya masyarakat yang dirugikan.  

Bambang menilai pengaturan bahwa hak siar dan hak cipta memiliki korelasi, dimana keduanya memiliki nilai ekonomi, artinya hak siar memiliki nilai kapital/keuntungan; dan hak cipta berkenaan denga nada royaliti yang dibayarkan serta asas original. Meski begitu, ada hal pokok yang harus terpenuhinya, yaitu memberikan hak perlindungan dan jaminan bagi masyakarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar. Untuk itu, hak siar terhadap materi siaran dari lembaga penyiaran dan industri terkait perlu dilakukan tata kelola. Ini didasarkan dari UU 32/2002 Pasal 43 tentang hak siar menyebutkan (Ayat 1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar. Dalam penjelasannya bahwa hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran (ditenggarai memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran/IPP) untuk menyiarkan program atau acara yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.

Menyikapi hal tersebut, KPID Provinsi DKI Jakarta melalui Koord. Bid PS2P Tri Andry secara tegas meminta kepada Lembaga Penyiaran bahwa sebelum melakukan aktivitas penyiarannya agar seluruh materi siaran/ mata program acara wajib/telah memiliki atau mendapat persetujuan hak siar (hak menyiarkan) dari lembaga penyiaran dan industri terkait, guna menghindari adanya perselisihan dikemudian hari.

Sementara itu, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)  berlansgug di Kantor KPID Jakarta, dipandu oleh Anggota Bid PS2P Th. Bambang Pamungkas,.M.Ikom selain dihadiri para Komisioner KPID DKI Jakarta, seperti Ketua KPID DKI Jakarta Drs. Kawiyan,.M.IKom; Koordinator Bid. PS2P Tri Andri Supriadi; Koordinator Bid. Kelembagaan Muhammad Said,.M.Si; dan Koordinator Bid. Pengawasan Isi Siaran Puji Haratoyo,.S.E melibatkan nara sumber terkait yang menguasai bidang, seperti wakil KPI Pusat, yaitu Irsyal Ambiya dari Koord Bid Kelembagaan. Dirjen Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan HAM Agung Damarsasongko, Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Charles, Biro Humas Polda Metro Jaya diwakili oleh Kasub Bid Penmas AKBP I Gede Nyeneng, Anggota Dewan Pers Asep Septiawan, Perwakilan ATVSI, dan Para Akademisi, seperti Nusatyo,.M.Si dan Akuat Supriyanto, serta perwakilan KPI Daerah (Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Palu, dan Sulawesi Barat) dan para stakeholder penyiaran lainnya.   

Dalam pelaksanaan FGD tersebut yang membahas persoalan tentang tata kelola hak siar dan hak cipta terhadap materi siaran di lembaga penyiaran telah menghasilkan berbagai pemikiran, seperti  Wakil KPI Pusat Irsyal Ambiya mengatakan setiap lembaga penyiaran harus mencantumkan hak siarnya secara jelas. Lalu program siaran yang memuat potongan gambar yang berasal dari sumber luar wajib menyebutkan asal sumbernya. Sehingga persoalan hak siar dan hak cipta materi siaran perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan KPIP bersedia menindaklanjutinya. Selanjutnya, Agung Damarsasongko menjelaskan tentang hak ekonomi lembaga penyiaran atas karya siarannya. Hak ekonomi tersebut salah satunya adalah memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran  dan penggandaan fiksasi siaran. Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atau konten karya siaran Lembaga Penyiaran. Walaupun lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi tetap juga dibatasi oleh peraturan perundang-udangan lainnya.

Nara sumber lainnya AKBP I Gede Nyeneng mengatakan bahwa KPI/D dapat melakukan perannya sebagai mediasi/mediator bila ada perselisihan natar lembaga penyiaran atau industri terkait dengan hak siar. Selanjutnya Charles wakil dari Kominfo menyebutkan bahwa terkait dengan materi siaran/ mata acara perlu memiliki hak siar karena terkait adanya hak cipta. Sedangkan hak cipta ini ada hak-hak ekonomi. Hal yang sama dikatakan oleh wakil dari Dewan Pers, Asep Septiawan bahwa produk-produk jurnalistik pun memiliki hak siar dan hak cipta. Hal senada diaminkan oleh perwakilan akademisi Nursatyo dan Akuat Supriyanto keduanya sepakat bahwa hak siar harus dikelola dengan baik, dan KPI khususnya KPID Jakarta memiliki kesempatan melakukan atau mengelola hak siar dan hak cipta sebagai mekanisme kontrol dan tentunya harus dibarengi dengan regulasi yang ada.

Sementara itu, para nara sumber FGD mengusulkan kepada KPI Pusat melalui KPID Jakarta untuk segera dilakukan pembahasan khusus, karena ini meyakut persoalan hak siar dan hak cipta. Bila memang perlu, KPID Provinsi DKI Jakarta bisa mengambil perannya melakukan tata kelola Hak Siar dan Hak Cipta materi siaran.

Pada kegiatan FGD tersebut menghasilkan beberapa catatan diantaranya,  bahwa perlu ada tata kelola berkenaan dengan hak siar karena didalamnya ada hak cipta. Untuk hak siar materi siaran dari Lembaga Penyiaran Swasta (FTA) saat akan diretribusi ke Lembaga Penyiaran Berlangganan  (Satelit/kabel) terlebih dahulu perlu mendapatkan persetujuan dari pemiliknya, yaitu Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau indutri terkait. Bila ada persilangan pendapat berkenaan hak siar , sebaiknya dilakukan mediasi sebelum ke lembaga hukum dan KPI/D dapat menjadi mediator. Selain itu, diusulkan adanya gugus tugas dimotori oleh KPI Pusat dan melibatkan berbagai stakeholder untuk membahas persoalan hak siar dan tata kelolanya.  


Selamat Datang di Website Resmi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi DKI Jakarta Visi "Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat."