KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Berita
Halal Bi Halal Insan Penyiaran 2020

Halal Bi Halal Insan Penyiaran 2020

04 Juni 2020



Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua DPRD Hadiri Halal Bi Halal KPID DKI  

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta menggelar “Halal Bi Halal Insan Penyiaran” yang dilaksanakan secara virtual (Rabu, 3 Juni 2020, pukul 10.00 – 12.15 WIB).

Halal Bi Halal (HBH) dihadiri oleh  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ph.D.,  Wakil Gubernur Ir. H. Ahmad Riza.Patria, MBA, Ketua DPRD DKI Jakarta H. Prasetio Edi Marsudi, SH., Ketua KPI Pusat Agung_Suprio, Ketua ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) Syafril_Nasution, Ketua IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) Yadi Hendriana, dan Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat KH. Cholil Nafis. Hadir  juga para Pimpinan/direksi lembaga penyiaran televisi swasta, dan LPP TVRI, LP Berlangganan, serta insan-insan penyiaran.

Ketua, Wakil Ketua dan enam anggota KPID DKI Jakarta yang merupakan tuan rumah lengkap hadir dalam HBH tersebut.

Meskipun dilaksanakan secara virtual atau daring, acara HBH yang diikuti lebih dari 70 peserta ini berjalan sangat hikmat. Selain merupakan ajang silaturahmi dan saling bermaafan, acara ini jug menjadi forum diskusi yang menarik bagaimana lembaga penyiaran terus meningkatkan perannya dalam pemberantasan Covid 19.

Ketua KPID DKI Jakarta Kawiyan dalam sambutannya menyatakan sangat mengapresiasi kesediaan Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir dalam HBH tersebut. Penghargaan dan apresiasi yang sama juga disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta.

Kawiyan juga menyatakan sangat menghargai kerja lembaga penyiaran yang telah berdiri di garda depan dalam menginformasikan perkembangan Covid-19 kepada masyarakat. Lembaga penyiaran, lanjut Kawiyan, telah melaksanakan fungsinya sebagai media yang mendedikasikan diri untuk kepentingan publik, dan melakukan edukasi kepada publik. ‘Melalui berbagai program tayangan dan iklan layanan masyarakat, lembaga penyiaran telah ikut serta berperan dalam pencegahan dan pemberantasan Covid-19,” ujar Kawiyan.
 
Gubernur Anies Basewdan dalam sambutannya menyatakan berterima kasih dan mengapresiasi peran KPID DKI Jakarta dalam yang telah mengambil peran strategis dalam pengawasan penyiaran dalam rangka mengawal dan menjaga ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab, lanjut Gubernur,  konten penyiaran yang masuk ke rumah-rumah masyarakat sebagai penonton pada hakikatnya merupakan “guru” yang dapat memengaruhi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta H. Prasetio Edi Marsudi, SH mengatakan terima kasih kepada jajaran KPID DKI Jakarta dan juga KPI Pusat yang telah menjadi benteng penyebaran informasi. Prasetio berharap agar Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator bidang penyiaran mempertahankan integritas dan terus menjaga kualitas informasi bagi warga. “Selalu berperan antisipasi pada penyebaran paham radikal dan berita bohong (hoaks) akibat luapan informasi yang dipicu sentimen negative perkembangan teknologi,” tegas Prasetio.

Tugas media, khususnya media penyiaran, dalam memberi solusi atas masalah Covid-19 memang belum selesai. Karena itu, Ketua Umum ATVSI Syafril Nasutioan menyatakan siap bergandengan tangan dengan KPID dan KPI Pusat untuk terus menyebarkan informasi positif, membendung hoax, dan mengedukasi masyarakat untuk terus berperilaku sehat dan taat pada kebijakan pemerintah mengenai penanganan Covid-19. Syafril mengakui, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besaar (PSBB) cukup memberatkan industry penyiaran. Sebab, banyak pembatasan yang harus dilakukan industri penyiaran dalam mebuat program, serta menurunnya pendapatan yang berasal dari iklan. Karena itu, Syafril mengusulkan kepada Gubernur agar dilakukan pelonggaran PSBB. Ia berharap, pelonggaran penerapan PSBB dapat memulihkan perekonomian yang sempat menurus akibat Covid-19.


Selamat Datang di Website Resmi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi DKI Jakarta Visi "Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat."