KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Galeri Video

Ketua KPID Tegaskan TV Tidak Boleh Digunakan Untuk Kepentingan Politik

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta menegaskan agar televisi tidak dipakai untuk kepentingan politik yang diluar aturan pada masa kampanye Pilkada 2018. Seperti ditayangkan Liputan6 Pagi SCTV, Rabu (7/3/2018), pernyataan tersebut disampaikan ketua KPID DKI Jakarta yang baru dilantik, Kawiyan, dalam acara Sosialisasi Aturan Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 di Jakarta. Pelaku media yang hadir menanggapi sosialisasi ini secara positif. Jurnalis sudah selayaknya bisa mengolah berita secara netral, independen dan tidak memihak. Selasa pagi, KPID DKI Jakarta menggelar pertemuan yang bertajuk sosialisasi hasil gugus tugas yang menyangkut penyiaran pada Pemilukada serentak 2018 dan Pemilu 2019 mendatang. Pertemuan ini bertempat di Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat. Pertemuan dihadiri oleh direktur lembaga penyiaran yang berdomisili di DKI Jakarta, yang berbasis radio dan televisi. Dalam pertemuan tersebut juga diisi dengan pengenalan jajaran petinggi di lingkungan KPID DKI Jakarta periode 2018-2021 yang baru saja dikukuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 15 Februari 2018 lalu. Susunan KPID DKI Jakarta saat ini diketuai oleh Drs. Kawiyan M.Ikom. Sedangkan para komisionernya yakni, Riski Wahyuni, Muhamad Said, Puji Hartoyo, Arief Faturahman, Tri Andri Supriadi dan Thomas Bambang. Ketua KPID Jakarta menegaskan agar televisi tidak boleh dipakai untuk kepentingan politik yang diluar aturan pada masa kampanye oleh para pemilik media. "Yang menggunakan frekuensi sebagai ranah publik tidak boleh dipakai untuk kepentingan politik yang di luar aturan," kata Ketua KPID DKI Jakarta Drs. Kawiyan M.Ikom.

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=bVEmVxhkNhg

Selamat Datang di Website Resmi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah - Provinsi DKI Jakarta Visi "Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat."